TANAH BUMBU, RisetPublik.com — Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mempersiapkan penguatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui inovasi QRIS Dinamis. Langkah ini menjadi salah satu fokus dalam persiapan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2026.
Persiapan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi TP2DD yang berlangsung di Kantor Bupati Tanah Bumbu, Rabu (21/10/2026). Rapat ini juga menjadi forum evaluasi capaian digitalisasi daerah pada 2025 dan penyusunan program kerja 2026.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif, melalui Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Eryanto Rais, menyampaikan bahwa digitalisasi merupakan upaya meningkatkan kemudahan, transparansi, dan efektivitas pelayanan publik.
Pemkab Tanah Bumbu telah menerapkan sejumlah layanan transaksi digital, di antaranya pembayaran pajak daerah melalui kode bayar yang dapat digunakan melalui berbagai bank, penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, serta fasilitas pembayaran menggunakan Kartu Kredit Indonesia.
Dalam pengembangan berikutnya, QRIS Dinamis menjadi salah satu inovasi yang dipersiapkan melalui kerja sama dengan Bank Kalsel. Sistem ini diharapkan memperluas akses pembayaran digital sekaligus mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak daerah.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam rapat, Tanah Bumbu menjadi daerah perintis penerapan QRIS Dinamis untuk pembayaran pajak daerah di Kalimantan Selatan. Implementasi inovasi tersebut diharapkan dapat memperkuat transparansi transaksi dan mendukung optimalisasi penerimaan daerah.
Eryanto menegaskan, keberhasilan digitalisasi membutuhkan komitmen bersama seluruh perangkat daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Bank Kalsel, serta pemangku kepentingan lainnya. Karena itu, setiap program perlu dievaluasi dan disusun dengan target yang jelas serta terukur.
Persiapan HLM TP2DD 2026 mengusung tema Inovasi Tanpa Batas, Pelayanan Berkualitas. Forum tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk memperluas transaksi digital, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Rapat koordinasi turut dihadiri Asisten Bidang Administrasi Pembangunan H. Yamani, staf ahli bupati, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), perwakilan Bank Kalsel Cabang Batulicin, Pelaksana Tugas Kepala Bapenda Tanah Bumbu Wiwit Eka Dewi, serta perwakilan SKPD terkait.
Pengembangan sistem pembayaran digital ini diharapkan dapat membuat layanan perpajakan daerah semakin mudah diakses masyarakat, sekaligus mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.